Indonesia Menunda Rencana Impor 105.000 Kendaraan dari India, Menurut Laporan Bloomberg
Taruhan bola – Mengutip pernyataan pejabat tinggi, Bloomberg melaporkan bahwa Indonesia sedang mengevaluasi kembali rencana impornya karena kekhawatiran terhadap industri dalam negeri.
Indonesia telah menunda sementara rencana untuk mengimpor lebih dari 100.000 kendaraan dari India dalam rangka program pengembangan pedesaan yang didukung pemerintah, menurut laporan Bloomberg.
Mengutip pernyataan para pejabat senior, Bloomberg melaporkan bahwa pemerintah Indonesia sedang mengevaluasi kembali rencana impor 105.000 truk pikap dan van untuk program Koperasi Desa Merah Putih, di tengah kekhawatiran mengenai potensi dampaknya terhadap industri dalam negeri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ia setuju dengan usulan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk menunda rencana impor tersebut.
Keputusan ini diambil saat Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut Bloomberg, Purbaya mengindikasikan bahwa Presiden memiliki posisi yang jelas mengenai hal ini dan bertekad untuk memprioritaskan pengembangan industri dalam negeri.
Rencana impor tersebut adalah t yang akan dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, sebuah perusahaan milik negara.
Awal bulan ini, Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M) dari India mengumumkan di situs webnya bahwa mereka akan memasok 35.000 unit pikap Scorpio ke Indonesia sebagai bagian dari program tersebut.
Selanjutnya, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengonfirmasi kepada media lokal bahwa perusahaannya berencana mengimpor total 105.000 unit kendaraan dari produsen India. Rencana tersebut mencakup 35.
000 unit truk pikap 4×4 dari M&M, tambahan 35.000 unit truk pikap 4×4, serta 35.000 unit truk enam roda dari Tata Motors, demikian dilaporkan Bloomberg.
Namun, Joao mengatakan bahwa perusahaannya siap untuk memenuhi permintaan Parlemen untuk menunda impor tersebut. Ia menambahkan bahwa kendaraan apa pun yang telah dikirim ke Indonesia akan tetap tidak beroperasi sambil menunggu arahan resmi pemerintah mengenai penempatan atau distribusinya, menurut Bloomberg.
