Mantan Menteri Indonesia Mengatakan IGRS Harus Memberdayakan, Bukan Membatasi Hak-Hak Anak
Taruhan bola – TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Anies Baswedan, menyatakan bahwa Sistem Klasifikasi Game Indonesia (IGRS), yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, seharusnya digunakan oleh pemerintah untuk melindungi anak-anak dari paparan konten game digital yang negatif. Menurut Anies, IGRS tidak boleh menjadi alat bagi pemerintah untuk membatasi hak-hak anak, melainkan harus dimanfaatkan sebagai alat pemberdayaan.
“Peringkat game seharusnya menjadi alat bagi orang tua untuk membangun ketahanan anak-anak dengan melatih mereka agar mandiri dan mampu melindungi diri sendiri, bukan sebagai instrumen sensor pemerintah,” kata Gubernur Jakarta periode 2017-2022 dalam sebuah postingan di X @aniesbaswedan pada Senin, 6 April 2026. IGRS adalah regulasi yang memberikan pedoman dalam memilih game yang sesuai dengan usia anak-anak. IGRS diluncurkan pada tahun 2016 melalui penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Permainan Elektronik Interaktif.
Selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode 2014–2016, Anies menyatakan bahwa ia terlibat langsung dalam pembahasan pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut bersama Menteri Komunikasi dan Informatika. Pemerintah kemudian mengklasifikasikan semua produk game, baik lokal maupun global, yang beredar di Indonesia berdasarkan kelompok usia, yaitu 3+, 7+, 13+, 15+, dan 18+. Peraturan ini diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Game Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Game.
Anies menjelaskan bahwa ada dua pendekatan untuk melindungi anak-anak saat berinteraksi dengan konten digital. Pertama, dengan menciptakan lingkungan yang aman melalui penerapan filter dan pemblokiran. Kedua, dengan membangun ketahanan anak-anak dan keluarga, yang dianggap lebih berdampak dan berkelanjutan.
Ia merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan Pendekatan ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi bersama komunitas game. Lebih baik lagi, kata Anies, jika pemerintah mengizinkan komunitas game itu sendiri untuk melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah. “Tidak perlu berpura-pura tahu apa yang terbaik bagi setiap segmen masyarakat.
Memiliki kewenangan tidak otomatis berarti memiliki pengetahuan,” ujarnya. Wacana mengenai IGRS telah menarik perhatian sejumlah gamer di media sosial X. Mereka mempertanyakan keakuratan peringkat usia IGRS untuk judul-judul game tertentu di platform Steam.
Mereka meyakini bahwa peringkat usia tersebut tidak sesuai dengan konten game. Sonny Hendra Sudaryana, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyatakan bahwa peringkat yang ditampilkan di platform Steam berasal dari mekanisme deklarasi mandiri internal dan belum melalui verifikasi resmi pemerintah. Kemkomdigi akan meminta klarifikasi dari Steam dan melakukan diskusi lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan nasional.
“Peringkat yang beredar saat ini bukanlah hasil dari klasifikasi resmi IGRS. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat, terutama terkait kesesuaian usia untuk sebuah game,” kata Sonny seperti dikutip Antara pada Senin.
