Ibu kota baru Indonesia atau kota hantu? Kurangnya rasa urgensi Presiden Prabowo terhadap Nusantara memicu perdebatan dan kekhawatiran

Ibu kota baru Indonesia atau kota hantu? Kurangnya rasa urgensi Presiden Prabowo terhadap Nusantara memicu perdebatan dan kekhawatiran

Ibu kota baru Indonesia atau kota hantu? Kurangnya rasa urgensi Presiden Prabowo terhadap Nusantara memicu perdebatan dan kekhawatiran

Liga335 daftar – JAKARTA: Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun lalu, Nusantara dipenuhi dengan aktivitas yang ramai saat para pekerja konstruksi bekerja tanpa henti untuk memastikan ibu kota masa depan itu tampak layak dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah, tamu kehormatan asing, dan jurnalis yang hadir. Meskipun menghadapi berbagai kendala akibat kurangnya akomodasi dan infrastruktur publik dasar, Nusantara tetap menyelenggarakan upacara Hari Kemerdekaan pertamanya. Banyak warga Indonesia berasumsi bahwa perayaan-perayaan selanjutnya akan diadakan di sana.

Namun, Minggu ini (17 Agustus), upacara untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia akan kembali ke wilayah yang sudah dikenal: Istana Merdeka di Jakarta. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menyelenggarakan perayaan di Nusantara, ditambah dengan langkah-langkah lain yang menurut para pengamat menandakan berkurangnya minat terhadap relokasi ibu kota, telah menimbulkan keraguan tentang masa depan kota di Kalimantan Timur tersebut di benak para pengamat dan berbagai partai politik. Menempatkan Nusantara di urutan kedua bisa berarti.

Para pengamat mengatakan bahwa langkah Prabowo ini berisiko menimbulkan konflik menjelang pemilihan presiden 2029 dengan menciptakan perpecahan dengan pendahulunya, Joko “Jokowi” Widodo. Hal ini juga dapat merusak kepercayaan investor terhadap proyek tersebut, kata para pengamat. Mengingat penempatan sistem rudal balistik jarak pendek modern oleh Indonesia baru-baru ini di Kalimantan Timur yang akan membantu melindungi Nusantara dari berbagai skenario ancaman, para ahli menyatakan bahwa hanya waktu yang akan membuktikan apakah relokasi ibu kota akan terlaksana sesuai rencana.

KONTROVERSIAL SEJAK AWAL Pada 2019, Jokowi mengusulkan gagasan untuk memindahkan pusat administrasi Indonesia, dengan alasan bahwa kemacetan lalu lintas yang parah, banjir berkala, udara tercemar, dan permukaan tanah yang tenggelam di Jakarta membuatnya tidak lagi layak menjadi ibu kota negara. Sebuah kota baru perlu dibangun di suatu tempat di Kalimantan, bagian Indonesia dari Pulau Borneo, yang bebas dari bencana alam dan secara geografis terletak dekat dengan pusat geografis negara, katanya. Jokowi juga berharap pemindahan ibu kota akan mengoreksi termasuk ketimpangan ekonomi yang mendalam antara provinsi-provinsi di bagian barat kepulauan yang sudah maju dan wilayah perbatasan timur yang telah lama terabaikan.

Namun, proyek tersebut kesulitan untuk memenangkan hati dan pikiran banyak warga Indonesia, dan kritik pun berdatangan dari berbagai pihak bahkan sebelum proyek tersebut dimulai pada tahun 2022. Para aktivis lingkungan memperingatkan akan kerusakan yang tak dapat diperbaiki pada ekosistem hutan hujan Kalimantan yang rapuh. Masyarakat adat khawatir bahwa mereka mungkin akan dipindahkan atau cara hidup tradisional mereka akan terganggu.

Para ahli mempertanyakan kelayakan mengucurkan puluhan miliar dolar ke dalam proyek yang mungkin tidak menghasilkan keuntungan yang dijanjikan.