Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menjadi 4,7-5 persen.
Liga335 daftar – TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 dari 5,2 persen menjadi kisaran 4,7 hingga 5 persen. Proyeksi yang diperbarui ini disampaikan selama rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 1 Juli 2025.
“Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dalam kisaran 4,7 hingga 5,0 persen untuk semester kedua. Jadi secara keseluruhan [pertumbuhan] berada di antara 4,7 hingga 5,0 persen,” ujarnya. Pemerintah juga memperkirakan inflasi akan berada di kisaran 2,2-2,6 persen pada semester kedua tahun 2025.
Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan berada dalam kisaran Rp16.300 hingga Rp16.800 per dolar AS.
Dalam presentasinya, bendahara negara mencatat bahwa kondisi ekonomi pada kuartal kedua akan terpengaruh oleh pengumuman tarif Presiden Trump dan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. “Kita perlu tetap waspada terhadap risiko global agar proyeksi 5 persen dapat dimaksimalkan untuk tetap tercapai,” ujarnya. “Mampu,” jelas Sri.
Dia juga menyebutkan bahwa beberapa program prioritas pemerintah yang dilaksanakan pada semester kedua diharapkan dapat memberikan efek multiplier terhadap perekonomian. Program-program tersebut meliputi Program Makanan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Selain merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi, Menteri Sri memprediksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan melebar menjadi Rp662 triliun, atau setara dengan 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Proyeksi ini lebih lebar dari target awal pemerintah untuk menjaga defisit APBN pada Rp616 triliun, atau 2,53 persen dari PDB. Namun, Sri menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya menjaga defisit di bawah 3 persen PDB. Menurut Sri, kenaikan defisit ini sebagian disebabkan oleh penurunan pendapatan negara.
“Pada kuartal pertama 2025, kita akan menghadapi tekanan yang cukup besar dari sisi pendapatan negara karena beberapa kebijakan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak tertagih, dan juga “Dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak dibayarkan karena kini dikelola oleh Danantara,” jelasnya.
