Indonesia meninjau ulang SOP untuk memperkuat program makanan gratis

Indonesia meninjau ulang SOP untuk memperkuat program makanan gratis

Indonesia meninjau ulang SOP untuk memperkuat program makanan gratis

Liga335 daftar, situs judi bola, situs sbobet – Indonesia meninjau SOP untuk memperkuat program makanan gratis
Tim Koordinasi Program Pemberian Makanan Bergizi (PMT) Gratis Indonesia telah membahas standar operasional prosedur (SOP) terkait kesehatan dan koordinasi antarlembaga untuk memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut.”Kami membahas beberapa hal, terutama 19 SOP kesehatan, penyusunan menu, distribusi MBG untuk balita, ibu hamil dan menyusui, serta pembentukan kelompok kerja untuk menyiapkan bahan baku MBG,” kata ketua tim, Nanik S. Deyang, dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.

Dengan 14.299 dapur – yang secara resmi disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) – yang melayani sekitar 40 juta penerima manfaat, permintaan akan bahan makanan telah mendorong kenaikan harga ayam, telur, serta beberapa buah dan sayuran, oleh karena itu, kolaborasi lintas sektoral diperlukan untuk memastikan ketersediaan bahan makanan, tambah Nanik. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dapat menugaskan kadernya untuk beternak ayam atau menanam sayuran, pisang, dan buah-buahan lainnya,” sarannya.

Pada tahun 2026, program MBG bertujuan untuk menjangkau 83 juta penerima manfaat, termasuk siswa, balita, dan ibu hamil dan menyusui. Kementerian Sosial juga telah mengusulkan perluasan program MBG untuk menjangkau para lansia dan penyandang disabilitas, rencana yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.Sementara itu, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa hanya 1.

218 dari 4.590 dapur MBG yang mengajukan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang telah menerimanya.Dapur-dapur tersebut menghadapi berbagai tantangan untuk memenuhi persyaratan SLHS, termasuk uji laboratorium yang masih mendeteksi E.

coli dalam air dan kesulitan untuk memenuhi standar fisik Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).Untuk mengatasi isu-isu tersebut, kementerian ini mengusulkan 19 SOP wajib bagi seluruh dapur MBG.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga melaporkan bahwa, di bawah perjanjian yang telah disepakati, pemerintah Indonesia akan menerapkan SOP wajib bagi seluruh dapur MBG di seluruh Indonesia.

engan Kementerian Desa, 20 persen dana desa dialokasikan untuk program ketahanan yang melatih petani, peternak, dan nelayan untuk mendukung produksi pangan MBG.