Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Khoirudin, mengumumkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pemerintah INITOGEL Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dipotong hingga Rp 15 triliun ke angka Rp 11 triliun sehingga akan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.
Menanggapi soal potensi terjadinya penurunan anggaran tersebut Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, melihat hal tersebut sebagai kesempatan memberantas pemborosan APBD.
“Pemprov DKI harus secara cerdas dan strategis mengatur ulang postur belanjanya agar tepat guna dan efisien. Dengan penurunan proyeksi APBD 2026 secara keseluruhan, jelas kepentingan-kepentingan strategis seperti subsidi transportasi umum, sekolah gratis, peningkatan mutu pendidikan, dan sebagainya harus didahulukan,” kata Justin dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (2/10/2025).
Justin juga menyorot adanya rencana pembelian barang-barang yang dinilai sebagai pemborosan APBD. Di antaranya adalah proyektor jenis Liquid Crystal Display (LCD), server, dan lampu jenis Light Emitting Diode (LED) yang seluruhnya diatas harga pasar, dan sempat diusulkan oleh Dinas dalam rapat APBD Perubahan (APBD-P) 2025 di Komisi E.
“Di Komisi E pernah ada usulan dari pihak Dinas Kebudayaan untuk membeli 11 LCD proyektor dengan harga Rp 158 juta hingga Rp 214 juta per unit, kemudian Dinas Perpustakaan juga ingin membeli 3 server seharga Rp1,7 miliar per unitnya,” jelas Justin.
“Dinas Kebudayaan juga mengusulkan pembelian lampu LED yang harga satuannya mencapai Rp15 juta. Pemborosan-pemborosan belanja diatas harga pasar semacam ini perlu berhenti, sekalipun dinas berdalil sesuai E-Katalog,” sambung dia.
Mobile Planetarium
Tidak hanya itu, Justin juga menyebut adanya rencana pembelian mobile planetarium dengan harga miliaran lebih mahal dibanding spek tertinggi yang ada di pasaran.
Menurutnya belanja ‘boros’ tersebut perlu dihentikan. Pemprov DKI, kata dia harus fokus belanja secara efisien untuk keperluan-keperluan masyarakat yang lebih mendasar lainnya.
Berantas Pemborosan
“Jika memang APBD berikutnya harus dipangkas dan jauh dari perkiraan sebelumnya, maka ini merupakan saatnya untuk memberantas pemborosan anggaran belanja agar peruntukannya lebih tepat guna terhadap kebutuhan-kebutuhan utama masyarakat di Jakarta,” kata dia.
Sumber : Sehatq99.id
