Presiden Indonesia akan tetap melanjutkan kunjungan ke Cina meskipun ada protes
Slot online terpercaya – Presiden Prabowo Subianto akan bergabung dengan para pemimpin internasional untuk menghadiri parade Hari Kemenangan di Beijing setelah sebelumnya sempat membatalkan perjalanannya.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah berangkat ke Cina untuk menghadiri parade Hari Kemenangan setelah sebelumnya membatalkannya karena protes besar-besaran yang terjadi selama berhari-hari terhadap meningkatnya ketidaksetaraan, juru bicara kepresidenan Prasetyo Hadi mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Presiden Indonesia akan bergabung dengan lebih dari 25 pemimpin negara – termasuk Kim Jong Un dari Korea Utara dan Vladimir Putin dari Rusia – untuk menghadiri parade hari Rabu di Lapangan Tiananmen, Beijing, untuk memperingati ulang tahun ke-8 kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.
Prabowo diperkirakan akan bertemu dengan mitranya dari Tiongkok, Xi Jinping, untuk melakukan pembicaraan selama kunjungannya, juru bicaranya menambahkan pada hari Selasa. Ia akan terbang kembali ke tanah air pada tanggal 3 September.
Indonesia diguncang oleh protes-protes yang meluas, yang menewaskan sedikitnya enam orang dan lebih dari 20 orang hilang menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Protes-protes tersebut dimulai di ibukota Jakarta minggu lalu, menentang kenaikan biaya hidup. erang dan kemarahan meluap setelah tewasnya seorang tukang ojek yang ditabrak oleh kendaraan polisi dalam sebuah demonstrasi di ibukota.
Para pengunjuk rasa menyerang markas besar brigade mobil polisi dan membakar sebuah gedung berlantai lima di dekat kompleks polisi di daerah Kwitang, Jakarta Pusat.
Demonstrasi juga terjadi di kota-kota lain di Indonesia, termasuk Surabaya, Solo, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, Bandung, dan Manokwari di wilayah Papua bagian timur.
Para pengunjuk rasa juga menyerang rumah menteri keuangan Indonesia, serta rumah anggota parlemen lainnya.
'Investigasi menyeluruh dan transparan'
Pada hari Jumat, Presiden Subianto berjanji untuk menyelidiki kematian pengendara sepeda motor yang sedang manggung, Affan Kurniawan, dan menyampaikan “belasungkawa dan simpati terdalam” atas nama pemerintah.
“Saya telah memerintahkan agar insiden semalam diselidiki secara menyeluruh dan transparan, dan agar para petugas yang terlibat dimintai pertanggungjawaban,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Untuk mengatasi masalah ekonomi para demonstran, Pemerintah Indonesia memotong tunjangan keuangan bagi para anggota parlemen pada hari Minggu.
“Pimpinan parlemen menyampaikan bahwa mereka akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk jumlah tunjangan untuk anggota parlemen, dan moratorium kunjungan ke luar negeri,” kata Presiden Subianto, tanpa menyebutkan tunjangan apa yang ia maksud.
Namun, berbicara menentang protes atas kesengsaraan ekonomi pada hari Minggu, presiden mengatakan bahwa beberapa aksi demonstrasi yang telah menyebar di seluruh negeri dalam beberapa hari terakhir merupakan pengkhianatan dan “terorisme”.
“Hak-hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi.
Namun kita tidak dapat menyangkal bahwa ada tanda-tanda tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan condong ke arah makar dan terorisme,” ujarnya dalam sebuah pidato di istana kepresidenan di ibukota Jakarta.
Indonesia akan mengambil tindakan tegas terhadap “para perusuh dan penjarah”, kata Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam sebuah konferensi pers di Minggu, setelah rumah-rumah beberapa politisi digeledah ketika protes anti-pemerintah menyebar ke seluruh negeri. Angkatan bersenjata negara ini juga dikerahkan ke ibukota untuk memperketat keamanan.
Meskipun demonstrasi protes telah menjadi lebih kecil dalam beberapa hari terakhir setelah tunjangan anggota parlemen dicabut dan militer dikerahkan pada hari Senin untuk unjuk kekuatan, kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa cabang zaitun Prabowo dari parlemen tidak cukup jauh.
“Pernyataan presiden tidak sensitif terhadap semua keluhan dan aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat selama demonstrasi,” kata direktur eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam sebuah pernyataan.
“Negara seharusnya menanggapi tuntutan dari berbagai kelompok masyarakat dengan serangkaian perubahan kebijakan yang komprehensif.”