Membangun perisai kesehatan yang tangguh: Menguatkan sistem pemantauan Indonesia untuk kesiapsiagaan darurat

Membangun perisai kesehatan yang tangguh: Menguatkan sistem pemantauan Indonesia untuk kesiapsiagaan darurat

Membangun perisai kesehatan yang tangguh: Menguatkan sistem pemantauan Indonesia untuk kesiapsiagaan darurat

Liga335 daftar – Sistem pemantauan yang tangguh merupakan kunci utama dalam kesiapsiagaan darurat kesehatan, karena memungkinkan kita untuk mendeteksi dengan cepat dan memperoleh informasi berharga untuk pengambilan keputusan yang terinformasi. Namun, pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas pemantauan yang tidak memadai untuk menangani krisis kesehatan besar. Sistem pemantauan Indonesia juga menghadapi tantangan akibat sifat yang beragam dari lebih dari 40 sistem tingkat nasional, masing-masing dengan metode pengumpulan dan pengolahan data yang unik.

Sementara itu, lebih dari 10.000 fasilitas kesehatan, laboratorium, dan kantor kesehatan pelabuhan di seluruh negeri menghasilkan data pemantauan, namun analisis komprehensif di tingkat subnasional tetap menjadi tantangan. Hal ini menyoroti kebutuhan untuk mengembangkan rencana transisi komprehensif, meningkatkan kemampuan deteksi, mengevaluasi sistem, dan mengatasi kesenjangan dalam keterampilan analisis dan pemanfaatan data.

Mengakui keterbatasan yang terungkap selama pandemi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan WHO pada tahun 2023 mengembangkan rencana transisi untuk memperkuat dan meningkatkan sistem pemantauan Indonesia. Kemampuan pemantauan SIA. Dengan melibatkan ahli dari berbagai bidang dalam pengembangan rencana ini, pendekatan One Health dan respons kolaboratif terhadap pandemi di masa depan dijamin.

Rencana transisi ini telah diterapkan sejak akhir 2023 dan diharapkan dapat meningkatkan deteksi dan penilaian risiko, memantau karakteristik epidemiologis patogen, serta memberikan informasi untuk intervensi kesehatan manusia.
Presentasi studi kasus dari peserta Tim Kerja Penyakit Menular (EID). Kredit: Kementerian Kesehatan/Dr Triya Dinihari Presentasi studi kasus dari peserta Tim Kerja Penyakit Menular (EID).

Kredit: Kementerian Kesehatan/Dr Triya Dinihari
Untuk meningkatkan kemampuan deteksi, WHO membantu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengadakan 18 sesi pelatihan tentang Sistem Peringatan Dini dan Respons Nasional (EWARS) pada tahun 2023. Pelatihan ini memungkinkan petugas surveilans dari berbagai puskesmas, Kantor Kesehatan Kabupaten, dan laboratorium kesehatan masyarakat untuk memanfaatkan EWARS, yang memungkinkan pengguna melakukan deteksi dini, respons dini, dan Pemberitahuan dan berbagi data. WHO dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mengevaluasi EWARS dengan mendiskusikan wawasan dari berbagai respons wabah dan memperkenalkan teknik canggih seperti pemantauan media melalui Epidemic Intelligence from Open Source (EIOS).

Kemenkes menekankan pentingnya meningkatkan kemampuan staf untuk memberikan respons berkualitas dan mendorong kolaborasi antar sektor.
“Kita perlu maju ke level berikutnya. Kita sudah memiliki ketepatan waktu dan kelengkapan yang baik.

Kini, kita perlu meningkatkan kualitas respons peringatan untuk menghentikan penularan di sumbernya,” kata Dr Triya Dinihari, Kepala Kelompok Kerja Pemantauan Kementerian Kesehatan, dalam sambutan pembukaannya.
Sesi panel (dari kiri: WHO Indonesia, Kementerian Kesehatan, ASEAN Bio Diaspora Virtual Center, Kementerian Koordinator Bidang Kemanusiaan dan Pemulihan) tentang rencana pemantauan terintegrasi dan kolaboratif. Kredit: MoH/Abuchori Sementara itu, untuk memastikan 40 sistem tersebut efisien dan mampu mengatasi tantangan baru, Indonesia perlu memiliki sumber daya manusia yang mampu untuk regulasi.

Evaluasi sistem secara dini. WHO turut berkontribusi dengan memberikan pelatihan evaluasi surveilans dalam Konferensi Ilmiah Nasional ke-10 tentang Epidemiologi di Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 9 hingga 12 Oktober 2023. Dalam pelatihan tersebut, WHO menyoroti pedoman yang menekankan perspektif yang lebih luas dalam implementasi.

Menanggapi kebutuhan mendesak akan analisis dan pemanfaatan data, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan WHO, Asosiasi Epidemiologi Indonesia, dan Program Pelatihan Epidemiologi Lapangan (FETP) untuk mengembangkan buku panduan praktis tentang analisis data surveilans sederhana dan komunikasi yang efektif. Buku panduan yang dikembangkan pada Juni 2023 ini akan digunakan oleh petugas surveilans di seluruh Indonesia. Inisiatif ini diikuti oleh pelatihan praktis selama dua hari bagi pejabat Kementerian Kesehatan pada Juli 2023.

Inisiatif ini mendapat tanggapan positif dari peserta, menyoroti pentingnya dalam meningkatkan kesiapan dan kapasitas respons Indonesia. Menurut Sabrina, Petugas Kesehatan Pelabuhan Soekarno-Hatta yang ikut serta dalam Pelatihan ini menunjukkan bahwa petugas pemantauan tidak asing dengan analisis data, tetapi mereka perlu meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan data kepada pembuat kebijakan dan masyarakat. “Ini adalah tugas kami untuk menyediakan visualisasi data dengan interpretasi yang kuat.

Pelatihan ini menjawab kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Pelaksanaan rencana transisi, evaluasi EWARS dan pelatihan, evaluasi sistem pengawasan, serta analisis dan pemanfaatan data yang ditingkatkan tidak hanya akan meningkatkan ketepatan waktu dan efektivitas respons, tetapi juga memperkuat ketahanan Indonesia terhadap penyakit dan ancaman kesehatan yang muncul.
Pelatihan analisis data untuk staf teknis di Kementerian Kesehatan.

Kredit: WHO/Moch. Thoriq Assegaf Al-Ayubi Komitmen Indonesia untuk memperkuat sistem pemantauannya membuka jalan bagi perbaikan berkelanjutan. WHO akan terus mendukung Kementerian Kesehatan dalam mengadakan pelatihan EWARS untuk manajer pemantauan dan menyempurnakan buku panduan data pemantauan, yang direncanakan akan diterbitkan pada 2024 dan akan digunakan dalam pelatihan di masa depan.

Kerja sama yang berkelanjutan dengan kementerian terkait dan mitra, dikombinasikan dengan promosi pemantauan kolaboratif, memastikan negara lebih siap menghadapi pandemi di masa depan. Kegiatan ini didukung secara besar-besaran oleh pemerintah Jerman dan Australia.