Indonesia Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Menjadi 4,7-5 Persen
Liga335 daftar – TEMPO Interaktif, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 dari 5,2 persen menjadi kisaran 4,7-5 persen. Perkiraan terbaru tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 1 Juli 2025. “Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di kisaran 4,7-5,0 untuk semester II.
Jadi secara keseluruhan [pertumbuhan] antara 4,7 sampai 5,0,” katanya. Pemerintah juga memperkirakan inflasi akan berada di antara 2,2-2,6 persen pada semester kedua 2025. Sementara itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan akan berada di kisaran Rp16.
300 hingga Rp16.800 per dolar AS. Dalam paparannya, bendahara negara mencatat bahwa kondisi ekonomi pada kuartal kedua akan dipengaruhi oleh pengumuman tarif Presiden Trump dan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.
“Kita harus tetap waspada terhadap risiko global agar outlook 5 persen dapat dimaksimalkan untuk tetap tercapai. mampu,” jelas Sri. Ia juga menyebutkan bahwa beberapa program prioritas pemerintah yang dilaksanakan pada semester kedua ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian.
Program-program tersebut antara lain Pemberian Makanan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Selain merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi, Menteri Sri memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan melebar menjadi Rp662 triliun, atau setara dengan 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Proyeksi ini lebih lebar dari target awal pemerintah yang ingin menjaga defisit APBN di angka Rp616 triliun, atau 2,53% dari PDB.
Namun, Sri menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha untuk menjaga defisit di bawah 3 persen dari PDB. Menurut Sri, kenaikan defisit ini salah satunya disebabkan oleh berkurangnya penerimaan negara. “Pada kuartal I 2025, kita akan mengalami tekanan yang cukup besar dari sisi penerimaan negara karena beberapa hal, seperti PPN yang tidak terpungut, dan juga dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak dibayarkan karena sekarang dipegang oleh Danantara,” jelasnya.
