Banyak Kasus Keracunan MBG, Pemerintah Wajibkan Seluruh SPPG Punya Sertifikat Laik Higienis Sanitasi

Jakarta – Pemerintah segera melakukan rapat koordinasi atau rakor antar kementerian dan lembaga dalam rangka menuntaskan INITOGEL maraknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu kebijakan yang diambil adalah mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

Menko Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengulas, awalnya SLHS memang belum menjadi kewajiban bagi SPPG.

“Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi itu syarat, tetapi setelah peristiwa terjadi ya sekarang harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” tutur Zulhas di Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025).

“SLHS harus di cek karena kalau tidak ada ini nanti kejadian lagi kejadian lagi. Karena keselamatan adalah anak-anak kita ya itu adalah prioritas utama,” sambungnya.

Zulhas menegaskan, SLHS menjadi wajib untuk seluruh SPPG. Pihaknya juga sudah meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan dan menginstitusikan puskesmas di seluruh Tanah Air, termasuk UKS untuk ikut secara aktif memantau SPPG secara berkala.

“Semua langkah yang diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” kata Zulhas.

Prabowo Panggil Kepala BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor BGN. (Foto: Liputan6.com/Arief RH)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor BGN.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada Sabtu, 27 September 2025 dalam rangka meminta laporan terkait perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menyampaikan, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit.

“Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” tutur Dadan dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).

Dadan juga mengulas jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian, sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” terang dia.

Faktor Pemicu

Dapur MBG.

Mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatra Selatan. (Foto: Istimewa)

Lebih lanjut, menurut Dadan, faktor yang turut memicu insiden keracunan ataupun lainnya disebabkan kualitas bahan baku, kondisi air, hingga pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tiba di Indonesia, Sabtu 27 September 2025 usai melakukan kunjungan luar negeri selama tujuh hari.

Prabowo akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat untuk membahas kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Pantau Kasus Keracunan MBG

Prabowo menyampaikan dirinya terus memantau kasus keracunan MBG yang dialami anak-anak, meski berada di luar negeri.

“Saya baru (pulang) dari luar negeri 7 hari. Saya monitor ada perkembangan itu, habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan,” kata Prabowo kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Sabtu 27 September 2025.

Sumber : Sehatq99.id